Wamendagri Bima Arya Tegaskan Pentingnya Validitas dan Keamanan Data pada Pelayanan Dukcapil

- Penulis

Rabu, 23 Oktober 2024 - 08:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Spread the love

 

Wamendagri Bima Arya Tegaskan Pentingnya Validitas dan Keamanan Data pada Pelayanan Dukcapil

Jakarta  / Antara news id 

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya validitas dan keamanan data pada pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pihaknya menekankan, Dinas Dukcapil memiliki peran yang sangat strategis untuk memastikan pelayanan dasar kependudukan terpenuhi secara maksimal. Kualitas pelayanan tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga akurasi dan keamanan.

“Ini soal akurasi, validitas, kapasitas, dan juga security, karena itu saya ada di sini juga mengikuti menjalankan perintah dari Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri) untuk memastikan hal-hal tersebut,” katanya di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Bima juga menyampaikan pentingnya mengakselerasi transformasi digital dalam pelayanan publik, salah satunya melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan integrasi Single Identity Number. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan yang lebih efisien dan aman bagi seluruh masyarakat.

Baca Juga:  Aksi Cepat Babinsa 0510/Tigaraksa Amankan Tiga Anggota Gangster*

“Jadi, pelayanan dasar terpenuhi dengan baik dan dipastikan keamanan, kapasitas terpenuhi, sembari juga melakukan updating dari progres rencana kita menerapkan SPBE, yang nanti ada Single One Admission Number, semua itu harus diakselerasi,” ujarnya.

Hal tersebut sejalan dengan visi Kemendagri dalam upaya yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk dari segi peningkatan kualitas validitas data, infrastruktur, dan keamanan. “Tidak mungkin pelayanan dasar itu terpenuhi secara maksimal kalau pertama datanya tidak valid, yang kedua tidak didukung oleh kapasitas atau infrastruktur, yang ketiga security-nya tidak terjamin,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Bima juga berbagi pengalamannya saat masih menjabat sebagai Wali Kota Bogor. Dirinya mengaku sering pergi ke Dinas Dukcapil Kota Bogor untuk mengurus berbagai keperluan kependudukan sebagai wujud dari pelayanan kepada masyarakat. “Dukcapil di sini [saya] baru, tapi kalau Dukcapil di Kota Bogor rasanya setiap minggu juga nongkrong di sana,” pungkasnya. (Red)

Puspen Kemendagri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel antara-news.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dilantik Pimpin Pokdarkamtibmas Halteng, Rosihan Anwar Ajak Masyarakat Rawat Keamanan Berlandaskan Fagogoru
KETUM GERMAS UNGKAP ADE JULHAIDIR DESAK DPR/MPR RI TAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT POLEMIK PUTUSAN MK DAN IJAZAH GIBRAN
Munas APPI 2026 Perkuat Profesionalisme dan Independensi Pers
Advokat Anti-Kleptokrasi Wildan Ansori Nasution soroti perkembangan kasus Dugaan Korupsi Upah Pungut di Bogor yang dinilai Lamban
Headline: Desak Penegakan Hukum, Kuasa Hukum Korban Dugaan Perampasan Lahan di Rohil Surati Kapolda Riau
Proyek Lapangan Mangkrak dan Berutang Rp95 Juta, Polda Papua dan Polres Mimika Didesak Seret ke pengadilan Ketua LSM 2PAM3 Berinisial TR!
MESKI KURANG ARMADA DAN ANGGOTA, PETUGAS KEBERSIHAN KELURAHAN TANJUNG MERDEKA TETAP LAYANI MASYARAKAT DENGAN BAIK
Kapolri Jenderal pol.Listyo Sigit Prabowo digantikan Komjen pol.Suyudi .
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 12:48 WIB

Dilantik Pimpin Pokdarkamtibmas Halteng, Rosihan Anwar Ajak Masyarakat Rawat Keamanan Berlandaskan Fagogoru

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 00:58 WIB

KETUM GERMAS UNGKAP ADE JULHAIDIR DESAK DPR/MPR RI TAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT POLEMIK PUTUSAN MK DAN IJAZAH GIBRAN

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:44 WIB

Munas APPI 2026 Perkuat Profesionalisme dan Independensi Pers

Kamis, 15 Oktober 2026 - 11:05 WIB

Advokat Anti-Kleptokrasi Wildan Ansori Nasution soroti perkembangan kasus Dugaan Korupsi Upah Pungut di Bogor yang dinilai Lamban

Selasa, 6 Oktober 2026 - 10:47 WIB

Headline: Desak Penegakan Hukum, Kuasa Hukum Korban Dugaan Perampasan Lahan di Rohil Surati Kapolda Riau

Berita Terbaru