Masyarakat mengkritik tegas pembelaan Gubernur Bobby Nasution terhadap komunitas lari .

- Penulis

Minggu, 31 Mei 2026 - 00:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

i

Oplus_16908288

Spread the love

Masyarakat mengkritik tegas pembelaan Gubernur Bobby Nasution terhadap komunitas lari .

 

MEDAN, 30 MEI 2026  / antara news.id

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait polemik penggunaan lapangan Stadion Teladan oleh komunitas lari Bun Bun Running Cup menuai kecaman keras dan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Pernyataan yang disampaikan pada Sabtu (30/5 / 2026 ) itu dinilai penuh ketidakjelasan, memihak, dan secara terang-terangan menutupi kesalahan pihak tertentu.

Dalam keterangannya, Gubernur Bobby Nasution mengatakan , “Tidak seratus persen salah dari komunitas larinya. Kalau boleh antusiasme olahraga lari dan sepak bola tidak terjadi permusuhan. Jangan perang lagi di medsos, karena tidak seratus persen salah komunitas larinya. Karena memang ada undangan dari panitia lokal.” pungkasnya .

Pernyataan ini langsung menimbulkan kemarahan publik, terutama karena Gubernur sama sekali tidak berani menyebutkan siapa “panitia lokal” yang dimaksud, padahal Pemerintah Kota Medan dan panitia resmi ajang olahraga internasional sudah menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin maupun surat undangan apa pun. Ini jelas bukan sekadar ketidaktahuan, melainkan sengaja dirahasiakan untuk melindungi pihak yang bersalah.

Di tengah ketidakjelasan itu, dugaan yang beredar di masyarakat semakin menguat., komunitas tersebut diduga kuat berasal dari kelompok etnis tertentu yang memiliki kedekatan khusus dengan lingkaran kekuasaan, sehingga membuat Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Medan seolah “tutup mata, tutup telinga, dan tidak berdaya” meskipun jelas-jelas melanggar aturan, merusak fasilitas milik umum, dan mengganggu persiapan acara resmi negara.

Seorang tokoh masyarakat Kota Medan menyampaikan kritikannya dengan nada yang sangat tegas, keras, dan penuh kemarahan , “PERTANYAAN KERAS KAMI UNTUK PEMERINTAH , BAGAIMANA JIKA KOMUNITAS ITU BERASAL DARI MASYARAKAT LOKAL ASLI MEDAN? Apakah akan diperlakukan sama? Apakah akan dibiarkan masuk seenaknya tanpa izin, merusak lapangan, lalu malah DIBELA, DIBENARKAN, bahkan dikatakan ‘tidak sepenuhnya salah’ seperti ini? JANGAN BERBOHONG! Kalau kami yang melakukan hal yang sama, sudah pasti langsung ditangkap, didenda berat, bahkan nama baik kami akan dihancurkan habis-habisan. TAPI KARENA MEREKA SIAPA MEREKA, SEMUA JADI BOLEH, SEMUA JADI BENAR, SEMUA JADI DIBELA! INI ADALAH KEADILAN APA? INI ADALAH PEMERINTAHAN APA?”

“Gubernur seharusnya menjadi pelindung seluruh rakyat, bukan pelindung kelompok tertentu saja , Jangan jadikan jabatan tinggi itu sebagai tameng untuk melindungi kesalahan orang dalam lingkaran kekuasaanmu sendiri. Rakyat sudah muak melihat STANDAR GANDA yang sangat menjijikkan ini!”

Publik menilai sikap dan pernyataan Gubernur Bobby Nasution sangat mengecewakan, bahkan dinilai lemah, tidak berwibawa, dan mencederai rasa keadilan .

Menyebut “panitia lokal” tanpa nama, tanpa jabatan, tanpa bukti yang sah, itu sama saja BOHONG BESAR. Itu adalah cara licik untuk menutupi siapa sebenarnya yang memberi izin gelap itu. Kalau memang benar ada undangan, BERIKAN NAMANYA! KELUARKAN BUKTINYA! Jangan cuma mulut besar tapi tidak berani buka kebenaran, seolah-olah Gubernur takut kehilangan dukungan dari kelompok tertentu.

Baca Juga:  The Latest News in R&B Music: A Look at Super Bowl Performances, New Albums, Rising Stars, and Tribute to Aaliyah

Sebelum nya Walikota Medan Rico Waas sudah memberikan statement bahwa tidak ada yang memberi ijin untuk lari di dalam stadion .TIDAK ADA IZIN RESMI, tapi Gubernur malah bilang “tidak seratus persen salah komunitasnya”. LALU SIAPA YANG SALAH? APALAH YANG SALAH? Apakah lapangannya yang salah? Apakah warga Medan yang salah karena merasa haknya dirampas? Ini adalah sikap yang sangat memalukan! Alih-alih menegakkan aturan, Gubernur malah ikut-ikutan memutarbalikkan fakta demi melindungi kesalahan orang lain.

Dengan membiarkan dan membela kelompok yang melanggar, Gubernur seolah berkata: “Orang tertentu boleh berbuat apa saja di sini, tapi rakyat asli Medan harus menunduk dan diam saja.” Ini adalah penghinaan besar bagi seluruh warga Medan dan seluruh masyarakat Sumatera Utara yang menginginkan keadilan yang sebenarnya.

Kalau memang bersih, kalau memang benar, kenapa takut dibicarakan di media sosial? Kenapa takut dikritik? Ajakan itu sama saja ingin MEMBUNGKAM MULUT RAKYAT yang sudah sakit hati melihat ketidakadilan ini. Rakyat punya hak untuk bicara, rakyat punya hak untuk tahu kebenaran, dan tidak akan diam saja melihat kezaliman dibiarkan berkuasa!

Masyarakat kita Medan menuntut , HUKUM SEMUA PIHAK YANG BERSALAH TANPA PANDANG BULU: Baik komunitasnya, pemberi izin gelap, maupun siapa pun yang terlibat, harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan dan pelanggaran yang terjadi. Tidak ada yang boleh dikecualikan, tidak ada yang boleh dilindungi hanya karena kedudukan atau latar belakangnya.

Masyarakat meminta komunitas lari Bun Bun running cup MINTA MAAF SECARA TERBUKA , dan Gubernur harus meminta maaf kepada seluruh masyarakat Medan karena telah mengeluarkan pernyataan yang tidak berdasar, memihak, dan menyakiti hati seluruh rakyat yang menginginkan keadilan.

Jangan jadikan jabatan sebagai alat untuk melindungi kepentingan segelintir orang saja. Ingat, kekuasaan itu titipan rakyat, dan rakyatlah yang akan menilai serta menentukan nasib pemimpinnya nanti!

“Jangan berpikir rakyat itu bodoh dan bisa dibohongi terus-menerus. Kami melihat semuanya, kami mencatat semuanya, dan kami tidak akan lupa bagaimana sikap Bapak Gubernur melindungi yang salah dan merendahkan kami rakyat kecil. Hukum harus sama rata, aturan harus berlaku untuk semua, tidak ada yang di atas hukum, apalagi hanya karena kedekatan dengan kekuasaan!” ( HD)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel antara-news.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Headline: Desak Penegakan Hukum, Kuasa Hukum Korban Dugaan Perampasan Lahan di Rohil Surati Kapolda Riau
Proyek Lapangan Mangkrak dan Berutang Rp95 Juta, Polda Papua dan Polres Mimika Didesak Seret ke pengadilan Ketua LSM 2PAM3 Berinisial TR!
MESKI KURANG ARMADA DAN ANGGOTA, PETUGAS KEBERSIHAN KELURAHAN TANJUNG MERDEKA TETAP LAYANI MASYARAKAT DENGAN BAIK
Kapolri Jenderal pol.Listyo Sigit Prabowo digantikan Komjen pol.Suyudi .
Dugaan dana hibah Dinas Peternakan Mimika maladministrasi. Polres didesak periksa ketua LSM 2PAM3 berinisial TR.
H. Makawi, Ahli Waris H. Abdul Halim bin H. Ali, Apresiasi Respons KPK
Sengketa Tanah Warisan H. Abdul Halim Kembali Bergulir, Makawi Gugat Perbuatan Melawan Hukum
Gusar diawasi  Pers , Oknum Ketua 2PAM3 Mimika berinisial TR intimidasi Pimred kompas1.com dan bawa bawa nama ethnis demi bungkam kasus hibah APBD.
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 10:47 WIB

Headline: Desak Penegakan Hukum, Kuasa Hukum Korban Dugaan Perampasan Lahan di Rohil Surati Kapolda Riau

Selasa, 6 Oktober 2026 - 09:19 WIB

MESKI KURANG ARMADA DAN ANGGOTA, PETUGAS KEBERSIHAN KELURAHAN TANJUNG MERDEKA TETAP LAYANI MASYARAKAT DENGAN BAIK

Kamis, 1 Oktober 2026 - 03:32 WIB

Kapolri Jenderal pol.Listyo Sigit Prabowo digantikan Komjen pol.Suyudi .

Kamis, 1 Oktober 2026 - 01:47 WIB

Dugaan dana hibah Dinas Peternakan Mimika maladministrasi. Polres didesak periksa ketua LSM 2PAM3 berinisial TR.

Selasa, 29 September 2026 - 03:57 WIB

H. Makawi, Ahli Waris H. Abdul Halim bin H. Ali, Apresiasi Respons KPK

Berita Terbaru