Tindakan Reza Pahlevi Lubis ; Tantangan terhadap keputusan DPP Golkar , Khatar pecah belah di Sumut .
MEDAN, 26 Desember 2025 / antara news.id
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gelombang kekhawatiran melanda Partai Golkar Sumatera Utara setelah Ketua Komisi I DPRD Kota Medan fraksi Golkar, Reza Pahlevi Lubis, dinilai secara tegas tidak menghormati keputusan tertinggi partai. Padahal DPP Golkar telah resmi menunjuk Ahmad Doli Kurniawan sebagai Penjabat Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD Golkar Sumut melalui Surat Keputusan (SK) Nomor Skep-132/DPP/GOLKAR/XII/2025 tanggal 14 Desember 2025, yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji.
Penyebab kekesalan adalah baleho besar yang dipasang Reza di Jalan S Parman untuk mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru bagi umat Kristiani. Terpantau oleh awak media, di dalam baleho tersebut masih terpajang nama Musa Rajekshah (Ijeck) sebagai Ketua Golkar Sumut – bukan Ahmad Doli Kurniawan yang telah ditunjuk oleh DPP.
Tindakan ini dianggap sebagai tantangan langsung terhadap otoritas DPP dan berpotensi memicu perpecahan serta pengelompokan di internal partai pohon beringin. Banyak warga Medan menjadi bertanya-tanya: “Apakah Pak Ijeck masih menjadi ketua Golkar Sumut, padahal katanya sudah diberhentikan ?” ujar salah satu warga saat dikonfirmasi.
Kondisi ini menuntut tanggapan cepat dari DPD Golkar Sumatera Utara. Masyarakat mengharapkan adanya sanksi tegas terhadap Reza Pahlevi Lubis atas pelanggaran kode etik yang tidak menghormati keputusan partai. Selain itu, baleho yang dianggap dapat memecah belah dan menjadi provokator juga diminta segera diturunkan untuk menjaga keutuhan dan soliditas Golkar Sumut.
“Keputusan DPP harus dihormati oleh semua kader. Tidak ada alasan apapun untuk menentang atau mengesampingkannya, apalagi melalui cara yang terlihat jelas seperti ini,” ungkap sumber terpercaya di dalam partai.
Semoga DPD Golkar Sumut segera mengambil langkah konklusif untuk mengakhiri kekacauan ini dan memastikan bahwa keputusan tertinggi partai tetap menjadi acuan utama. ( HD)
