BITUNG, SULAWESI UTARA – Rabu, 18/11/2026. Antara-News.id — Penanganan laporan dugaan pengancaman terhadap seorang wartawan di Kota Bitung kini menjadi sorotan serius dan memunculkan tanda tanya besar terhadap profesionalitas penegakan hukum di lingkungan Polres Bitung. Pasalnya, laporan yang telah disampaikan sejak 12 Agustus 2026 hingga November 2026, atau kurang lebih empat bulan, disebut belum memberikan kepastian perkembangan yang memadai kepada pelapor. Situasi ini memunculkan desakan agar Kapolri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kapolres Bitung beserta jajaran Satreskrim, khususnya unit yang menangani perkara tersebut. Jangan sampai laporan dugaan ancaman terhadap keselamatan wartawan justru terkesan berjalan di tempat tanpa kejelasan.
Peristiwa ini bermula ketika seorang wartawan melakukan investigasi jurnalistik pada malam 9 Agustus 2026 terkait dugaan aktivitas distribusi BBM jenis bio solar secara ilegal dari kapal yang diturunkan ke perahu. Dalam informasi yang disampaikan pelapor, aktivitas tersebut dikaitkan dengan seseorang bernama Yori Harun. Setelah kegiatan investigasi tersebut, wartawan bersangkutan mengaku mengalami dugaan pengancaman dan intimidasi pada malam 11 Agustus 2026, yang menurut keterangannya juga menyasar anggota keluarganya. Dugaan tersebut merupakan persoalan serius yang wajib diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan secara objektif, bukan dibiarkan tanpa kepastian.
Merasa keselamatan dirinya dan keluarga terancam, wartawan tersebut kemudian melaporkan peristiwa itu secara resmi ke kepolisian pada 12 Agustus 2026. Namun, hingga memasuki November 2026, pelapor mengaku belum mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai perkembangan penanganan laporan maupun langkah konkret aparat terhadap dugaan peristiwa yang dilaporkannya. Kondisi ini patut dipertanyakan secara terbuka: sejauh mana proses penanganan perkara telah berjalan, apa saja tindakan penyidik, dan kendala apa yang menyebabkan pelapor belum memperoleh kepastian? Transparansi bukan tuntutan berlebihan, melainkan bagian penting dari akuntabilitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah pelapor mengungkapkan bahwa komunikasi dengan Kanit Jatanras belum memberikan kepastian sebagaimana yang diharapkan. Menurut pengakuannya, beberapa kali dirinya menerima penyampaian bahwa perkara akan ditindaklanjuti pada hari Senin, tetapi sampai saat ini belum memperoleh penjelasan yang dianggap jelas dan memadai. Apabila keterangan tersebut benar, pimpinan satuan wajib melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi dan pelayanan penyidik. Laporan masyarakat bukan sekadar berkas administrasi yang dapat dibiarkan menunggu tanpa penjelasan. Kepastian hukum tidak boleh berhenti pada janji tindak lanjut.
Atas kondisi tersebut, pelapor mendesak Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., memberikan atensi khusus terhadap penanganan perkara ini. Evaluasi diminta mencakup Kapolres Bitung, Kasat Reskrim, Kanit Jatanras, hingga penyidik yang bertanggung jawab menangani laporan. Bahkan, pelapor meminta agar pejabat terkait dicopot dari jabatannya apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, kelalaian serius, atau penyalahgunaan kewenangan. Desakan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan berdasarkan bukti, bukan semata-mata penilaian sepihak.
Tidak hanya kepada pimpinan Polres Bitung, desakan juga diarahkan kepada Divisi Propam Polri agar segera melakukan pemeriksaan terhadap personel yang menangani laporan tersebut. Kapolda Sulawesi Utara juga diminta memastikan fungsi pengawasan berjalan efektif dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Pemeriksaan harus menjawab apakah terdapat kendala pembuktian, kelalaian administrasi, lemahnya pengawasan atasan, atau dugaan pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, tindakan disiplin dan etik harus dijatuhkan sesuai ketentuan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun di dalam institusi penegak hukum.
Dari aspek hukum, dugaan pengancaman perlu diuji berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya ketentuan mengenai pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 448 serta ketentuan ancaman dalam Pasal 449, sepanjang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi. Sementara itu, proses penanganan perkara wajib memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026, termasuk ketentuan mengenai hak pelapor, saksi, dan korban untuk memperoleh perlindungan sesuai Pasal 53. Penegakan hukum harus berlandaskan bukti dan prosedur yang sah, sekaligus menjamin keselamatan pihak yang melaporkan dugaan tindak pidana.
Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8, memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers serta perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Wartawan yang melakukan investigasi dan menjalankan fungsi kontrol sosial tidak boleh menghadapi intimidasi maupun ancaman karena pekerjaan jurnalistiknya. Apabila terdapat dugaan tindak pidana terhadap jurnalis, aparat penegak hukum harus menunjukkan keseriusan melalui penanganan yang profesional, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kebebasan pers hanya dijadikan slogan, sementara keselamatan wartawan justru tidak mendapatkan kepastian perlindungan.
Ketua Umum Gerakan Masyarakat Usaha Nyata Gerak Pantau Kebijakan Aturan Publik (GERMAS UNGKAP), A. Julhaidir, dalam pernyataannya menegaskan akan membawa persoalan ini ke Mabes Polri agar mendapatkan perhatian dan pemeriksaan pada tingkat yang lebih tinggi. Ia mendesak Kapolri, Kapolda Sulawesi Utara, Divisi Propam Polri, serta pengawas internal Polri segera mengambil langkah konkret untuk memastikan penanganan laporan berjalan sesuai hukum. Empat bulan tanpa kepastian yang memadai tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Publik berhak meminta penjelasan, wartawan berhak memperoleh perlindungan, dan setiap laporan masyarakat wajib ditangani secara profesional. Jika terbukti ada penyimpangan, tindak tegas tanpa pandang jabatan. Hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
Ketua umum Germas UNGKAP A.Julhaidir dalam statmen nya akan membawa permasalahan ini ke Mabes polri
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT















