BITUNG, SULAWESI UTARA – Antara-News.id — Dugaan persoalan lingkungan di sekitar kawasan operasional PT Delta Pasific Indotuna, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, kembali menuai sorotan masyarakat. Belum reda polemik asap hitam yang sebelumnya dikaitkan dengan nozzle wet scrubber yang mengalami penyumbatan atau mampet, kini muncul kembali keluhan dugaan aroma busuk dan bau menyengat di sekitar kawasan perusahaan. Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pembenahan sistem pengendalian pencemaran serta konsistensi komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan hidup masyarakat Kampung Buton.
Sebelumnya, dalam pertemuan klarifikasi bersama awak media dan perwakilan masyarakat Mursalim Laamu, pihak PT Delta Pasific Indotuna melalui Dian Dwijayanto selaku Engineering Head dan Marcelinus Randyanto selaku QA/QC Supervisor menyampaikan bahwa nozzle wet scrubber mengalami kebuntuan. Perusahaan juga menjelaskan telah melakukan penggantian pompa dan nozzle sebagai langkah perbaikan. Namun, apabila kini kembali muncul keluhan dugaan aroma tidak sedap, perusahaan perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai sumber bau tersebut dan memastikan apakah sistem pengendalian emisi serta pengelolaan limbah benar-benar telah berfungsi sesuai ketentuan.
Persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis internal perusahaan semata. Dugaan asap hitam, aroma busuk, dan kemungkinan gangguan pengelolaan limbah harus ditelusuri secara profesional melalui pemeriksaan lapangan, pengambilan sampel, serta pengujian kualitas udara dan air. Apabila terdapat dugaan pembuangan limbah ke saluran air yang terhubung dengan perairan atau laut, penelusuran harus dilakukan hingga ke titik pembuangan dan lingkungan penerimanya. Jangan sampai masyarakat hanya menerima penjelasan, sementara sumber persoalan belum diketahui secara pasti.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah mengalami perubahan, menjadi salah satu landasan utama. Pasal 20 mengatur baku mutu lingkungan hidup, Pasal 60 melarang dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa persetujuan, sedangkan Pasal 69 mengatur larangan perbuatan yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pasal 98 dan Pasal 99 juga mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang memenuhi unsur kesengajaan maupun kelalaian. Ketentuan tersebut harus diterapkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian hukum, bukan berdasarkan dugaan semata.
Selanjutnya, apabila terdapat indikasi pencemaran yang menjangkau wilayah perairan maupun laut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 52, secara tegas mengatur bahwa pencemaran laut dapat berasal dari daratan, kegiatan di laut, maupun kegiatan dari udara. Prinsip pencemar membayar dan prinsip kehati-hatian menjadi dasar penting dalam penyelesaian persoalan pencemaran laut. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, mengatur perlindungan lingkungan maritim, termasuk pencegahan pencemaran dan pembuangan limbah di perairan sesuai ruang lingkup pengaturannya. Dengan demikian, apabila ditemukan bukti limbah perusahaan mencemari perairan atau laut, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang relevan.
Tidak hanya persoalan air dan laut, dugaan pencemaran udara juga wajib mendapatkan perhatian serius. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur penyelenggaraan perlindungan kualitas lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran udara dan air. Pemeriksaan terhadap cerobong, efektivitas wet scrubber, kualitas emisi, serta kemungkinan sumber bau harus dilakukan berdasarkan standar teknis yang berlaku. Instansi lingkungan hidup diminta tidak hanya mengandalkan laporan perusahaan, tetapi melakukan verifikasi dan pengujian secara independen sesuai kewenangannya.
Dalam konteks penegakan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, menjadi bagian dari kerangka hukum pidana nasional. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang juga berlaku sejak 2 Januari 2026, menjadi landasan hukum acara dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana. Apabila hasil pemeriksaan menemukan dugaan tindak pidana lingkungan hidup, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya berdasarkan ketentuan pidana lingkungan hidup sebagai aturan khusus serta ketentuan hukum pidana yang relevan. Tidak boleh ada pembiaran apabila unsur pelanggaran benar-benar terbukti.
Di sisi lain, awak media yang melakukan pemantauan dan pemberitaan terhadap persoalan lingkungan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 mengenai kemerdekaan pers dan Pasal 6 mengenai peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta melakukan pengawasan, kritik, dan koreksi terhadap kepentingan umum. Pasal 8 juga mengatur perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Pemberitaan tetap harus berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik, mengutamakan verifikasi, keberimbangan, dan memberikan ruang hak jawab serta hak koreksi kepada pihak yang diberitakan. Mekanisme penyelesaian sengketa pers juga harus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Januari 2026 terkait Pasal 8 UU Pers dan peran Dewan Pers.
Kini, masyarakat Kampung Buton menunggu pembuktian atas komitmen PT Delta Pasific Indotuna. Permohonan maaf, janji mengganti pompa dan nozzle wet scrubber, serta rencana pembangunan jalur air bersih tidak boleh berhenti sebatas pernyataan. Perusahaan harus menunjukkan hasil pembenahan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Instansi lingkungan hidup, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum diminta menjalankan pengawasan secara serius dan transparan. Jangan sampai kepentingan produksi dan keuntungan perusahaan mengalahkan hak masyarakat untuk menghirup udara bersih, mendapatkan air yang aman, dan hidup dalam lingkungan yang sehat. Jika terbukti terjadi pencemaran, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu!
GERMAS UNGKAP Gerakan Masyarakat Usaha Nyata Gerak Pantau Kebijakan Aturan Publik
Ketua umum Germas UNGKAP A.Julhaidir dalam statmen nya akan membawa permasalahan ini ke Mabes polri















