Bola panas , dugaan pemerasan Kehari Barito Selatan , Dinas PUPR di minta bangun kantor dan rumah dinas .
PALANGKARAYA, KALTENG | antara news.id
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bola panas dugaan pemerasan yang dikaitkan dengan pihak Kejaksaan Negeri Barito Selatan (Kejari Barsel) kini mengarah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Dugaan tersebut dituangkan dalam surat laporan Media Dayak Nusantara melalui PT Indonesia Monitoring News Dayak Nusantara.com, bernomor 01/MDY/PKY/XI/2026, tertanggal 9 November 2026.
Surat itu ditujukan kepada KPK di Jakarta dengan perihal “Melapor Dugaan Pemerasan dan Korupsi yang Dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Barito Selatan terhadap Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan.”
Dalam laporan tersebut, pelapor menyampaikan sejumlah informasi yang diklaim diperoleh dari hasil temuan dan informasi di lapangan. Salah satu poin yang paling mencuat adalah dugaan permintaan kepada Dinas PUPR Barito Selatan untuk membangun kantor, rumah dinas dan sejumlah fasilitas untuk Kejaksaan Negeri Barito Selatan.
Tak hanya itu. Dalam surat laporan tersebut juga disebutkan adanya dugaan tekanan berupa ancaman bahwa apabila pihak Dinas PUPR tidak menyetujui permintaan tersebut, maka kasus-kasus dugaan korupsi akan diproses.
Jika benar, tudingan tersebut tentu bukan perkara ringan. Sebab, dugaan tekanan menggunakan proses hukum untuk kepentingan pembangunan fasilitas institusi penegak hukum merupakan persoalan serius yang membutuhkan pemeriksaan secara terbuka dan objektif.
Laporan itu juga menyinggung pembangunan kantor dan rumah dinas yang disebut mulai berkaitan dengan tahun anggaran 2023 serta berlanjut pada 2024 dan 2025.
Tidak berhenti di situ, pelapor turut menyoroti dugaan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Barito Selatan, termasuk dugaan dana hibah sekitar Rp41 miliar serta proyek Jembatan Sripanj yang dalam surat disebut berkaitan dengan hasil audit BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Media Dayak Nusantara meminta KPK menindaklanjuti seluruh materi laporan tersebut. Dokumen yang diperlihatkan juga menunjukkan adanya tanda terima penyampaian pengaduan masyarakat pada institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Kini pertanyaan publik adalah: apakah laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan pendalaman? Jika terdapat bukti yang cukup, tentu harus diproses sesuai hukum. Sebaliknya, apabila tudingan tersebut tidak terbukti, pihak yang disebut dalam laporan berhak memberikan klarifikasi dan memperoleh pemulihan sesuai ketentuan hukum.
DAYAKNUSANTARA.COM menegaskan bahwa seluruh informasi mengenai dugaan pemerasan tersebut bersumber dari materi laporan yang disampaikan pelapor dan belum merupakan putusan atau kesimpulan hukum.
Pihak Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Dinas PUPR Barito Selatan memiliki hak jawab untuk memberikan penjelasan atas seluruh tudingan yang tercantum dalam laporan tersebut.
Masyarakat kini menunggu langkah aparat penegak hukum. Apakah ini sekadar laporan yang akan berhenti di meja birokrasi, atau justru menjadi pintu masuk untuk membongkar persoalan yang lebih besar?















