JAKARTA – Antara-News.id — Gerakan Masyarakat Usaha Nyata Gerak Pantau Kebijakan Aturan Publik (GERMAS UNGKAP) melalui Ketua Umumnya, Ade Julhaidir, CFLE, mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mengusut secara menyeluruh dan transparan dugaan praktik penyadapan yang menjadi perhatian publik. GERMAS UNGKAP menegaskan, pengungkapan perkara tersebut tidak boleh hanya terfokus pada sosok yang disebut sebagai penerima akhir (end user), tetapi harus menelusuri seluruh mata rantai, mulai dari pihak pemberi perintah, pelaksana, pengendali, pengolah informasi, hingga seluruh pihak yang diduga menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan.
Sorotan terhadap perkara ini semakin menguat setelah dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, Kapolri menyampaikan dugaan mengenai mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disebut sebagai penerima akhir hasil penyadapan. Selain itu, terdapat informasi mengenai laporan harian dan analisis hasil penyadapan yang diduga disalurkan melalui pejabat terkait. Namun demikian, seluruh informasi tersebut harus diuji melalui penyidikan, pembuktian, serta mekanisme hukum yang sah, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Ketua Umum GERMAS UNGKAP, Ade Julhaidir, mempertanyakan apakah distribusi hasil penyadapan hanya berhenti pada pihak yang telah disebutkan atau masih terdapat pihak lain yang menerima, menyimpan, meneruskan, maupun menggunakan informasi tersebut. Ia meminta penyidik tidak bekerja setengah-setengah dan membuka secara terang struktur komunikasi serta alur distribusi informasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Menurutnya, pengusutan harus mampu menjawab siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengendalikan, siapa yang menerima laporan, serta apa tujuan penggunaan informasi tersebut.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
”Jangan hanya berhenti pada nama penerima akhir! Kami mendesak Kapolri membongkar seluruh rantai dugaan penyadapan dari awal hingga akhir. Ke mana hasil sadapan disampaikan? Siapa saja yang menerima? Apakah informasi tersebut digunakan untuk kepentingan penegakan hukum atau justru kepentingan lain? Semua harus dijawab berdasarkan bukti dan fakta hukum, bukan sekadar pernyataan,” tegas Ade Julhaidir.
GERMAS UNGKAP menilai dugaan penyadapan merupakan persoalan serius karena menyangkut hak privasi, keamanan komunikasi, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, tujuan yang sah, dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran wajib dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa membedakan jabatan, pangkat, maupun kedudukan.
Selain itu, GERMAS UNGKAP mendesak penyidik melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap bukti elektronik, rekaman komunikasi, dokumen laporan, analisis hasil penyadapan, jejak akses digital, serta seluruh catatan penyerahan dan distribusi informasi. Pemeriksaan harus menjangkau pihak yang diduga mengetahui, memerintahkan, melaksanakan, menerima, menyimpan, maupun menggunakan hasil penyadapan. Tidak boleh ada mata rantai yang sengaja diabaikan, terlebih apabila bukti-bukti tersebut berpotensi mengungkap adanya penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran hukum.
Ade Julhaidir juga mengingatkan agar penanganan perkara mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang juga berlaku mulai 2 Januari 2026. Ketentuan terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan khusus mengenai penyadapan juga harus diperhatikan sesuai ruang lingkup perkaranya. Proses penegakan hukum wajib mengedepankan alat bukti yang sah, prosedur penyidikan yang benar, perlindungan hak asasi manusia, dan asas praduga tak bersalah. Apabila unsur tindak pidana terbukti terpenuhi, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
”Kapolri harus menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan potongan informasi, sementara pertanyaan mendasar mengenai siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, dan ke mana hasil penyadapan disalurkan tidak pernah terjawab. Kami meminta pengusutan dilakukan sampai tuntas. Jika ditemukan keterlibatan pihak lain dan didukung alat bukti yang sah, jangan ada perlakuan istimewa maupun upaya melindungi siapa pun,” tegasnya.
GERMAS UNGKAP menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penegakan hukum dan kebijakan publik. Ade Julhaidir menegaskan bahwa jabatan dan kedudukan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum apabila terdapat bukti yang relevan. Publik berhak memperoleh kejelasan melalui proses hukum yang akuntabel: siapa yang memerintahkan, siapa yang melakukan penyadapan, siapa yang menerima, ke mana informasi disalurkan, dan untuk kepentingan siapa informasi tersebut digunakan. GERMAS UNGKAP menyerukan agar perkara ini diusut sampai tuntas, tanpa tebang pilih, demi kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan tegaknya keadilan. Pungkasnya,” Ade julhaidir
GERMAS UNGKAP Gerakan Masyarakat Usaha Nyata Gerak Pantau Kebijakan Aturan Publik
SUARAKAN KEBENARAN!















