Lintas 98 Sumut: Kepemimpinan Presiden Prabowo Dinilai Mulai Mengarahkan Demokrasi Menuju Pemerataan Kesejahteraan
MEDAN, / antara news.id
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Lintas 98 Sumatera Utara bersama 98 Resolution Network menyatakan dukungan terhadap berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan tersebut disampaikan melalui pernyataan politik bertajuk “Dari Merdeka Bersuara Menuju Pemerataan Kesejahteraan Bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran” di Medan, Jumat (26/6/2026).
Pernyataan itu muncul di tengah menguatnya dinamika politik nasional yang diwarnai kritik dari berbagai kelompok masyarakat dan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Namun, Lintas 98 Sumut menilai pemerintahan saat ini mulai merealisasikan sebagian cita-cita Reformasi 1998, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi, penataan pengelolaan sumber daya alam, dan pemerataan kesejahteraan.
Juru Bicara 98 Resolution Network, Turman Simanjuntak, mengatakan pihaknya tidak ingin terjebak dalam polarisasi politik, melainkan menyampaikan pandangan berdasarkan perkembangan yang mereka amati.
“Kami mencoba menyikapi dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Kami tidak masuk dalam ruang perdebatan, tetapi ingin menyampaikan bahwa banyak cita-cita Reformasi 1998 justru mulai diimplementasikan pada pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Turman.
Meski memberikan dukungan, Turman menegaskan bahwa para aktivis Reformasi tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami akan mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan baik. Namun di sisi lain, kami juga akan tetap memberikan kritik dan masukan demi perbaikan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Kegiatan, Edison Marbun, mengajak seluruh pelaku Reformasi 1998 melakukan evaluasi terhadap perjalanan reformasi selama hampir tiga dekade.
Menurutnya, demokrasi politik selama ini belum sepenuhnya berjalan seiring dengan demokratisasi ekonomi. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat dinilai belum merata meskipun ruang kebebasan politik telah terbuka.
“Selama 28 tahun reformasi masih terdapat kekurangan. Jika demokrasi politik tidak berjalan simultan dengan demokratisasi ekonomi, maka yang terjadi hanya demokrasi semu. Apalagi ketika sumber daya alam dikuasai segelintir kelompok, maka demokrasi politik akan kehilangan makna bagi kesejahteraan rakyat,” katanya.
Edison menilai Indonesia perlu memperkuat konsep sosio-demokrasi, yakni demokrasi yang tidak hanya menjamin kebebasan politik, tetapi juga memastikan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi seluruh rakyat.
Delapan Sikap Politik
Melalui pernyataan politik tersebut, Lintas 98 Sumut bersama 98 Resolution Network menyampaikan delapan sikap politik, yaitu:
1. Mendukung langkah pemerintah memberantas korupsi, termasuk penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
2. Mendukung pemberantasan korupsi dari sektor pengelolaan sumber daya alam dan kebocoran penerimaan negara.
3. Mendukung penertiban kawasan hutan serta redistribusi lahan secara transparan kepada masyarakat.
4. Mengawal semangat antikorupsi dan efisiensi birokrasi agar tidak disalahgunakan.
5. Mendukung restrukturisasi APBN untuk memperkuat program-program kerakyatan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan tetap mendorong evaluasi tata kelolanya.
6. Menegaskan anggaran pendidikan harus tetap meningkat sesuai amanat konstitusi dan tidak dikurangi akibat pelaksanaan program MBG.
7. Mengajak seluruh elemen bangsa menyampaikan kritik yang konstruktif tanpa menghambat program-program strategis nasional.
8. Mendorong persatuan nasional menghadapi tantangan geopolitik global dengan tetap menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab.
Edison menegaskan dukungan yang diberikan bukanlah cek kosong bagi pemerintah. Sebaliknya, gerakan Reformasi akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan tetap berpihak kepada rakyat serta bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Pernyataan politik tersebut ditandatangani oleh 24 tokoh Lintas 98 Sumatera Utara, yakni Turman Simanjuntak, Ikhyar Harahap, Edison Marbun, Thomas Tarigan, Amru Siregar, Herianto, Nugroho Wicaksono, Victor A. Sinaga, Maruli Samosir, Jonni Silitonga, Charles Butar Butar, Ferdinan Tumanggor, Eky Raub, Indra, Hanafi, Indra Mada Ritonga, Yudhi Ramadhan, Batara Panjaitan, Mara Sakti Siregar, Suria Marlinta Sembiring, Maruli Wils Daryanto, Bendry Sagala, Usman Damanik, dan Indra Novindra.
Melalui deklarasi tersebut, Lintas 98 Sumut berharap pemerintahan Prabowo-Gibran mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan, memperkuat pemberantasan korupsi, menjaga kedaulatan ekonomi nasional, sekaligus tetap membuka ruang kritik yang sehat sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998. *(Tim)*
