FORUM KEADILAN SOSIAL RAKYAT INDONESIA (FRAKSI) GERUDUK KEJATI SUMUT: DESAK PEMERIKSAAN ZAKKY SAHRI DAN HAMDANI TERKAIT SPPD

- Penulis

Jumat, 12 September 2025 - 01:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

i

Oplus_16908288

Spread the love

FORUM KEADILAN SOSIAL RAKYAT INDONESIA (FRAKSI) GERUDUK KEJATI SUMUT: DESAK PEMERIKSAAN ZAKKY SAHRI DAN HAMDANI TERKAIT SPPD

Medan, / antara news.id

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Forum Keadilan Sosial Rakyat Indonesia (FRAKSI) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), jl .A.H Nasution, no 1 C , Kecamatan Medan Johor , Kota Medan , Kamis 11/09/2025 .

menuntut pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Sahri, dan Wakil Ketua DPRD, Hamdani Saputra, terkait dugaan penyalahgunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Aksi ini merupakan respons atas kegelisahan publik terhadap kinerja legislatif dan dugaan pemborosan anggaran di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. FRAKSI menyoroti SPPD pimpinan DPRD Deli Serdang yang mencapai angka fantastis, yaitu Rp1,1 miliar untuk Zakky Sahri dan antara Rp400 juta hingga Rp700 juta untuk Hamdani Saputra. Angka ini dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat dan berpotensi melanggar hukum.

“Pemborosan dana rakyat untuk perjalanan dinas adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah konstitusional,” tegas Koordinator Aksi Muhammad Helmi , “Nilai SPPD miliaran rupiah ini sangat janggal. Tanpa transparansi, publik berhak mencurigai adanya rekayasa, mark-up, bahkan potensi tindak pidana korupsi.”

Baca Juga:  *Godams Gelar Aksi Solidaritas, Tewasnya Affan Tak Terlepas Dari Kelalaian Petugas* *Medan,-* Massa Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitarnya (Godams) menggelar aksi solidaritas di Mapoldasu, Senin (1/9). Dalam salah satu tuntutannya massa mendesak Kapoldasu, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto berkenan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Ojol Sumut atas hilangnya nyawa rekan Ojol, almarhum Affan Kurniawan yang ikut aksi demo beberapa hari yang lalu. Ratusan driver ojek online yang awalnya berkumpul di Taman Makam Pahlawan Medan dengan mengenakan pita hitam sebagai tanda duka. Dengan tertib dan damai, massa kemudian bergerak menuju Mapolda Sumut menggunakan kendaraan roda dua mereka, dengan sebuah mobil ambulans sebagai kendaraan komando. Setibanya di Mapolda Sumut, Ketua Godams menyampaikan aspirasi sekaligus tuntutan agar aparat kepolisian lebih humanis dalam pengamanan aksi serta memberikan jaminan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Mereka juga meminta agar seluruh elemen bangsa, mulai dari pejabat pemerintah, DPR RI, hingga tokoh agama, turut hadir merangkul masyarakat untuk menjaga kondusivitas. “Polri memahami duka yang dirasakan keluarga besar driver online. Bapak Kapolri bersama Presiden dan Wakil Presiden RI juga telah menyampaikan permohonan maaf serta bela sungkawa. Proses hukum terhadap oknum yang terlibat pun sudah berjalan secara transparan. Mari kita jaga persatuan, jangan mudah terprovokasi, dan selalu sampaikan aspirasi dengan damai,” ujar Kapoldasu. "Hari ini kami menggelar aksi solidaritas untuk almarhum Affan Kurniawan yang meninggal dunia saat aksi unjuk rasa beberapa waktu yang lalu. Kami hadir menyampaikan rasa duka kepada Kapoldasu bagaimana rasa sedih dan kecewa rekan-rekan Ojol atas peristiwa tersebut. Harus kita akui bahwa peristiwa tersebut tidak terlepas dari kelalaian dari petugas yang menangani unjuk rasa. Kami berharap Kapoldasu berkenan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Ojol Sumut. Atas nama institusi kepolisian atas kehilangan nyawa salah seorang rekan kami,"jelas Ketua Godams, Agam Zubair pada wartawan, Senin (1/9). Kedua, kata Agam, kami meminta Kapoldasu untuk mengevaluasi seluruh jajaran yang diikutsertakan dalam pengamanan demonstrasi khususnya mereka yang berada di garda terdepan agar tidak terpancing dan tidak melakukan tindakan represif kepada massa pendemo. Kami juga menyampaikan kepada Kapoldasu agar pascakerusuhan di berbagai tempat di Indonesia supaya cepat bertindak untuk mencegah kejadian yang merambat di banyak tempat dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama untuk hadir langsung di tengah masyarakat. ''Khususnya yang menjadi perhatian anak remaja yang selama ini terkesan ada pembiaran oleh para orang tua dan masyarakat yang sebenarnya bisa dicegah kalau semua bisa dilibatkan untuk tidak ikut serta dalam demontrasi. Inilah sebenarnya sumber pemicu sehingga aksi berujung ricuh,"ungkapnya. Tadi kita juga sampaikan biang kerok kericuhan di Indonesia adalah DPR. Kita ketahui bersama anggota Legislatif sudah mempertontonkan perilaku yang tidak baik tidak ada empati seakan hilang hati nurani tidak peka terhadap penderitaan rakyat kecil sekarang banyak yang susah. Kita berharap agar DPR bisa segera dibersihkan dari anggota-anggota yang tidak beretika di masyarakat. "Kita juga minta agar Kapoldasu berjanji akan menindak tegas jika ada anggotanya yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai SOP yang berlaku. Kami juga minta pada Kapoldasu aktif untuk mengawasi anggota-anggotanya terutama bagi mereka yang langsung melayani masyarakat. Dan ini momen Polri untuk berbenah,"sebutnya. "Kami berpesan kepada seluruh element masyarakat, organisasi dan komunitas ojol yang ada di Sumut untuk tidak terpancing terhadap isu - isu provokasi yang terjadi saat ini dan atas kejadian wafatnya pengemudi Ojol di jakarta, mari kita percayakan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwewenang" tegasnya. Sementara, Kapoldasu, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, yang menemui massa Godams langsung disambut antusias. Kapoldasu menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan. Kami aparat kepolisian akan berbenah diri untuk bisa berbuat baik kepada masyarakat. "Semua akan kami sampaikan ke pimpinan Polri. Bahwa kita Polri alat penegak hukum yang harus melakukan tindakan tegas tapi harus humanis,"jelasnya. Disinggung soal para pelaku Anarcho yang ikut dalam aksi demonstrasi, Kapoldasu akan menindak tegas. "Karena ini sesuai arahan Presiden dan Kapolri jangan sampai Sumut yang begitu baik dihancurkan oleh beberapa oknum sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terjadi,"tukasnya. Aksi solidaritas tersebut ditutup dengan foto bersama antara Kapolda Sumut, jajaran Polda, dan para driver ojol. Tepat pukul 17.00 WIB, massa Godams membubarkan diri dengan tertib, meninggalkan pesan damai serta harapan besar agar peristiwa tragis tidak kembali terjadi. Aksi ini menjadi bukti bahwa suara rakyat bisa disampaikan dengan sejuk, dan kepolisian pun hadir merangkul, bukan berhadapan. Semangat kebersamaan antara masyarakat dan aparat keamanan di Sumatera Utara diharapkan terus terjaga demi terciptanya suasana yang aman, damai, dan penuh persaudaraan. *(Tim)*

FRAKSI juga menduga DPRD Deli Serdang, di bawah kepemimpinan Zakky Sahri dan Hamdani Saputra, gagal memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Ketiadaan laporan rinci mengenai tujuan, durasi, dan manfaat perjalanan dinas semakin memperkuat kecurigaan masyarakat.

FRAKSI mendesak Kejati Sumut untuk segera memanggil dan memeriksa Hamdani Saputra terkait penggunaan anggaran SPPD. Mereka juga meminta agar Kejati Sumut mengusut tuntas dugaan mark-up dan perjalanan fiktif yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.

“Apabila terbukti ada praktik SPPD fiktif atau mark-up, hal tersebut termasuk tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001,” pungkas Helmi .

Aksi demonstrasi ini diikuti oleh ratusan massa lebih dan anggota masyarakat yang tergabung dalam FRAKSI. Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan agar kasus SPPD Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Hamdani Sahputra diusut tuntas.

FRAKSI menyampaikan jika setelah melengkapi dumas, Kejatisu tidak melanjuti dugaan ini maka kami akan kembali 3 kali lipat dari jumlah massa hari ini.(HD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel antara-news.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

APMP Jatim: Korban Jiwa Harus Menjadi Alarm Keras bagi Tata Kelola Proyek di Surabaya
Kapolri Listyo Sigit Prabowo di minta tolak upaya banding PTDH Kompol DK .
“Pencurian Terstruktur” LSM KCBI Tuding KKN Samisade Sukaharja, 120 Hari Kerja Dipakai Tutupi Upah Fiktif
Dua Unit Truk Di Aman kan Tim Gabungan Deninteldam I/BB Dan Satgas Intelstrat BAIS TNI
Acek Kusuma Pimpin Aksi APMP Jatim, Kejari Surabaya Didesak Percepat Penanganan Dugaan Korupsi RSUD Dr. Soetomo
Skandal Lahan PIC Menguak! Kades Sampali Mengaku Tak Pernah Dilibatkan, Kejati Sumut Diminta Turun Tangan
Black Out Pulau Sumatera, PP HIMMAH Demo PLN Tuntut Copot Dirut Darmawan Prasodjo
Masyarakat mengkritik tegas pembelaan Gubernur Bobby Nasution terhadap komunitas lari .
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 19 Juni 2026 - 10:54 WIB

Kapolri Listyo Sigit Prabowo di minta tolak upaya banding PTDH Kompol DK .

Rabu, 17 Juni 2026 - 12:40 WIB

“Pencurian Terstruktur” LSM KCBI Tuding KKN Samisade Sukaharja, 120 Hari Kerja Dipakai Tutupi Upah Fiktif

Minggu, 14 Juni 2026 - 09:30 WIB

Dua Unit Truk Di Aman kan Tim Gabungan Deninteldam I/BB Dan Satgas Intelstrat BAIS TNI

Kamis, 11 Juni 2026 - 14:28 WIB

Acek Kusuma Pimpin Aksi APMP Jatim, Kejari Surabaya Didesak Percepat Penanganan Dugaan Korupsi RSUD Dr. Soetomo

Sabtu, 6 Juni 2026 - 12:58 WIB

Skandal Lahan PIC Menguak! Kades Sampali Mengaku Tak Pernah Dilibatkan, Kejati Sumut Diminta Turun Tangan

Berita Terbaru