PLT Kabid Sarana dan Prasarana Diduga Sabotase Ketahanan Pangan Nasional di Batang Kuis

- Penulis

Kamis, 19 Juni 2025 - 14:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16777216

i

Oplus_16777216

Spread the love

PLT Kabid Sarana dan Prasarana Diduga Sabotase Ketahanan Pangan Nasional di Batang Kuis

 

Deli Serdang 19/06/2025 . / Antara news.id

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Oplus_16777216

 

Polemik kepemimpinan di Dinas Pertanian Deli Serdang kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (PSP) Martin Siregar , yang kebijakannya diduga telah  merusak program ketahanan pangan nasional di Kecamatan Batang Kuis.  Keputusan sewenang-wenang yang diambil MR telah menimbulkan kekacauan dan mengancam target swasembada pangan.

 

Luas lahan sawah di Kecamatan Batang Kuis mencapai 1293 hektar, potensi yang seharusnya mampu berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan. Namun, kebijakan MR justru diduga menghambat potensi tersebut.

 

Dua penyuluh pertanian, Sulpiyati Batu Bara dan Ade Ine Imansari, ditarik ke dinas. Satu penyuluh lainnya, Jumadil Akhir, dipindahkan ke kecamatan lain.  Yang lebih memprihatinkan, tiga posisi penyuluh di Batang Kuis yang kosong  tidak segera diisi.

 

Akibatnya, beban kerja penyuluh yang tersisa menjadi sangat berat, bahkan satu penyuluh harus menangani 2-3 desa.  Efisiensi dan efektivitas program pun menjadi  terancam.

 

“Bagaimana program ketahanan pangan bisa tercapai jika kebijakan yang diambil seenaknya saja?”  ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya. ( 17/06/2025 ) “Petani sangat membutuhkan penyuluh, tetapi mereka malah dikurangi.  Ini jelas menunjukkan ketidakpedulian terhadap program Presiden.  Jika terus berlanjut, saya ragu program ketahanan pangan nasional akan tercapai.” Ungkapnya .

,

Situasi di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Batang Kuis semakin memprihatinkan.  Bangunan besar yang dulunya ramai dengan petugas, kini hanya dihuni 5 orang personil.  Kondisi ini terjadi sejak Martin Siregar menjabat sebagai PLT Kabid Penyuluhan.

 

Perombakan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) yang telah baku di Simluhtan juga menambah kekacauan.  Penyusunan monografi WKPP, program kerja, dan peta WKPP harus diulang,  menyita waktu dan anggaran negara.

 

“Pembuatan program kerja penyuluh dibiayai negara, dan waktu sudah ditentukan,” ungkap seorang narasumber . “Kecamatan, kabupaten, propinsi sudah siap, tetapi karena perombakan WKPP ini, semua program dari desa hingga propinsi harus diperbaiki.  Waktu sudah habis, program rusak semua!  Ini jelas tindakan yang sangat merugikan.”  Saat ini, hanya tersisa 4 penyuluh di BPP Batang Kuis, ditambah seorang koordinator yang bukan berasal dari latar belakang pertanian.

Baca Juga:  Upaya Tingkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas, Kapolda Jambi Buka Taklimat Awal Audit kinerja Itwasda Polda Jambi Tahap II TA 2025

 

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap pencapaian swasembada pangan.  Bupati Deli Serdang, Asriludin Tambunan, diharapkan dapat bertindak tegas dan segera menyelesaikan permasalahan ini.

 

Kepekaan dan ketanggapan yang ditunjukkan saat awal kepemimpinan diharapkan kembali muncul.  Pemimpin harus mampu membedakan antara urusan keluarga dan profesionalisme.

 

Diduga adanya hubungan dekat antara  pihak-pihak tertentu dengan pembuat kebijakan menjadi penyebab utama  program pemerintah untuk mencapai swasembada pangan terhambat.  Ketegasan Bupati sangat dibutuhkan untuk mencegah sabotase terhadap program ketahanan pangan nasional.

 

Saat PLT Kabid PSP dikonfirmasi awak media ini mengatakan ” Deli Serdang sedang dalam kondisi krisis PPL , kita sudah meminta ke Kabupaten untuk penambahan personil PPL tetapi anggaran yang tidak memadai makanya tidak ada penambahan honorer , PPL senior juga sudah banyak yang pensiun,” terang nya .

 

Hal ini cukup membuktikan bahwa program kerja yang diemban PLT Kabid PSP diduga kurang memahami atau diduga hanya syarat kepentingan .

 

Bupati Deli Serdang Asriludin Tambunan diminta bisa kembali seperti awal kepemimpinannya yang berani mengevaluasi ASN mulai dari Kadis , camat dan Kepala Desa , jika hanya dengan seorang PLT Kabid PSP diduga mempunyai hubungan kedekatan Bupati diduga tidak netral maka demi kemajuan dan kemakmuran rakyat dan masyarakat Deli Serdang perlu dipertanyakan kembali .

 

Sebagai Bupati Deli Serdang keprofesionalan dalam memimpin sedang dipertanyakan .

Kami cinta Deli Serdang kami sayang Bupati kami , jangan karena nila setitik rusak susu Sebelanga. ( Red / tim)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel antara-news.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dilantik Pimpin Pokdarkamtibmas Halteng, Rosihan Anwar Ajak Masyarakat Rawat Keamanan Berlandaskan Fagogoru
KETUM GERMAS UNGKAP ADE JULHAIDIR DESAK DPR/MPR RI TAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT POLEMIK PUTUSAN MK DAN IJAZAH GIBRAN
Munas APPI 2026 Perkuat Profesionalisme dan Independensi Pers
Advokat Anti-Kleptokrasi Wildan Ansori Nasution soroti perkembangan kasus Dugaan Korupsi Upah Pungut di Bogor yang dinilai Lamban
Headline: Desak Penegakan Hukum, Kuasa Hukum Korban Dugaan Perampasan Lahan di Rohil Surati Kapolda Riau
Proyek Lapangan Mangkrak dan Berutang Rp95 Juta, Polda Papua dan Polres Mimika Didesak Seret ke pengadilan Ketua LSM 2PAM3 Berinisial TR!
MESKI KURANG ARMADA DAN ANGGOTA, PETUGAS KEBERSIHAN KELURAHAN TANJUNG MERDEKA TETAP LAYANI MASYARAKAT DENGAN BAIK
Kapolri Jenderal pol.Listyo Sigit Prabowo digantikan Komjen pol.Suyudi .
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 12:48 WIB

Dilantik Pimpin Pokdarkamtibmas Halteng, Rosihan Anwar Ajak Masyarakat Rawat Keamanan Berlandaskan Fagogoru

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 00:58 WIB

KETUM GERMAS UNGKAP ADE JULHAIDIR DESAK DPR/MPR RI TAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT POLEMIK PUTUSAN MK DAN IJAZAH GIBRAN

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:44 WIB

Munas APPI 2026 Perkuat Profesionalisme dan Independensi Pers

Kamis, 15 Oktober 2026 - 11:05 WIB

Advokat Anti-Kleptokrasi Wildan Ansori Nasution soroti perkembangan kasus Dugaan Korupsi Upah Pungut di Bogor yang dinilai Lamban

Selasa, 6 Oktober 2026 - 10:47 WIB

Headline: Desak Penegakan Hukum, Kuasa Hukum Korban Dugaan Perampasan Lahan di Rohil Surati Kapolda Riau

Berita Terbaru