Program Brigade Pangan Kementan dukung swasembada atau Hamburkan Uang Negara!

- Penulis

Kamis, 21 Agustus 2025 - 01:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_16908288

i

Oplus_16908288

Spread the love

Program Brigade Pangan Kementan dukung swasembada atau Hamburkan Uang Negara!

Medan, Sumatera Utara / antara news.id

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Setahun berjalan di era kepemimpinan Presiden Prabowo dengan program Asta Cita ketahanan pangan nasional, program Brigade Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) yang bertujuan meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani, khususnya generasi muda, melalui teknologi modern dan pengelolaan lahan efisien, justru diduga kuat gagal di lapangan.

Di Kabupaten Deli Serdang, Brigade Pangan yang seharusnya mencetak dan mengelola lahan seluas 200 ha, terindikasi tidak berjalan sesuai prosedur. Bantuan Alsintan (alat mesin pertanian) seperti combine, traktor TR 4, hand traktor, dan lainnya, terkesan hanya menghamburkan uang negara tanpa memberikan dampak signifikan bagi petani.

Mekanisme penyewaan Alsintan yang diharapkan dapat menghasilkan dana untuk pengelolaan lahan untuk menjalankan program  diduga kuat diselewengkan para pengurus brigade.

Hasil sewa alat Alsintan disinyalir hanya dinikmati oleh para pengurus, tanpa memberikan manfaat sedikit pun dan menjalankan program yang sudah di wacanakan untuk mendukung program Asta cita presiden Prabowo tentang ketahanan pangan .

Baca Juga:  Menko Polkam Apresiasi Kinerja KPK Mewujudkan Indonesia Yang Bebas Korupsi

“Kami meminta kepada pemerintah, khususnya Kementan, untuk mengevaluasi secara menyeluruh pemberian bantuan Alsintan yang menelan anggaran besar namun tidak memberikan faedah nyata bagi keberhasilan swasembada pangan,” tegas petani yang tidak ingin di expose .

Keberhasilan Swasembada pangan diikuti dengan peran aktif Bulog dalam membeli hasil panen petani dengan harga yang memuaskan, bukan dengan memberikan bantuan alsintan yang luar biasa besar namun dinilai kurang efektif. Pemberian bantuan Alsintan yang berlebihan tanpa pengawasan ketat membuka celah korupsi dan penyelewengan keuangan negara.

Untuk itu, pemerintah diharapkan memberikan pengawasan ketat terhadap penerima bantuan Alsintan dan melakukan audit yang transparan. Aparat penegak hukum juga harus berperan aktif dalam mengawasi dinas pertanian yang diduga kuat mengambil keuntungan dalam pembagian alat bantuan dengan modus “tebus ke dinas”.

“Jika pemerintah tidak segera bertindak, program Brigade Pangan ini hanya akan menjadi proyek gagal yang merugikan negara dan petani,” pungkas para petani .( HD)

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel antara-news.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KETUM GERMAS UNGKAP ADE JULHAIDIR DESAK DPR/MPR RI TAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT POLEMIK PUTUSAN MK DAN IJAZAH GIBRAN
Munas APPI 2026 Perkuat Profesionalisme dan Independensi Pers
Advokat Anti-Kleptokrasi Wildan Ansori Nasution soroti perkembangan kasus Dugaan Korupsi Upah Pungut di Bogor yang dinilai Lamban
Headline: Desak Penegakan Hukum, Kuasa Hukum Korban Dugaan Perampasan Lahan di Rohil Surati Kapolda Riau
Proyek Lapangan Mangkrak dan Berutang Rp95 Juta, Polda Papua dan Polres Mimika Didesak Seret ke pengadilan Ketua LSM 2PAM3 Berinisial TR!
MESKI KURANG ARMADA DAN ANGGOTA, PETUGAS KEBERSIHAN KELURAHAN TANJUNG MERDEKA TETAP LAYANI MASYARAKAT DENGAN BAIK
Kapolri Jenderal pol.Listyo Sigit Prabowo digantikan Komjen pol.Suyudi .
Dugaan dana hibah Dinas Peternakan Mimika maladministrasi. Polres didesak periksa ketua LSM 2PAM3 berinisial TR.
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 00:58 WIB

KETUM GERMAS UNGKAP ADE JULHAIDIR DESAK DPR/MPR RI TAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT POLEMIK PUTUSAN MK DAN IJAZAH GIBRAN

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:44 WIB

Munas APPI 2026 Perkuat Profesionalisme dan Independensi Pers

Kamis, 15 Oktober 2026 - 11:05 WIB

Advokat Anti-Kleptokrasi Wildan Ansori Nasution soroti perkembangan kasus Dugaan Korupsi Upah Pungut di Bogor yang dinilai Lamban

Selasa, 6 Oktober 2026 - 10:47 WIB

Headline: Desak Penegakan Hukum, Kuasa Hukum Korban Dugaan Perampasan Lahan di Rohil Surati Kapolda Riau

Selasa, 6 Oktober 2026 - 10:30 WIB

Proyek Lapangan Mangkrak dan Berutang Rp95 Juta, Polda Papua dan Polres Mimika Didesak Seret ke pengadilan Ketua LSM 2PAM3 Berinisial TR!

Berita Terbaru