Ketua DPD LSM BIN Minta Mendes PDTT Segera Copot Kades Gunung Pane Dari Jabatannya
Serdang Bedagai / antara news.id
Kepala Desa Gunung Pane, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara Zulahmad Lubis kini menjadi sorotan publik karena telah melanggar “Pakta Integritas” yang telah dia tandatangani, selain menjabat sebagai Kepala Desa, Zulahmad Lubis juga bekerja sebagai Karyawan tetap di PTPN IV Regional 1 Kebun Gunung Pamela.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bagaimana mungkin Kades bisa mengerjakan dua pekerjaan sekaligus? Memangnya badannya ada dua?” ucap Abdi M. Rambe.
Terkait permasalahan itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Benteng Independen Nusantara (DPD LSM BIN) Sumatera Utara Abdi Muharram Rambe cukup geram sehingga ia meminta Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) agar segera mencopot Zulahmad Lubis dari jabatannya selaku Kepala Desa Gunung Pane, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Sabtu (29/11/2025).
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sangat jelas dikatakan bahwa Kades dilarang rangkap jabatan termasuk menjadi karyawan BUMN.
“Kepala desa adalah pelayan publik yang bertugas melayani masyarakat desa, termasuk berkantor setiap hari untuk menjalankan fungsinya. Tugasnya meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat,” ucap Abdi M. Rambe.
Ia juga mengatakan, meskipun tidak ada regulasi yang secara eksplisit mewajibkan mereka “berkantor” setiap hari seperti ASN, pelayanan desa dilakukan setiap hari kerja sesuai kebutuhan masyarakat.
Fungsi dan tugas:
Kepala desa memiliki tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pelayanan publik:
Lanjut kata Abdi M. Rambe, sebagai pelayan publik, kepala desa harus memberikan pelayanan kepada masyarakat kapan pun diperlukan, termasuk di luar jam kerja kantor jika ada kebutuhan mendesak.
Jam kerja:
Jam kerja untuk aparatur pemerintah desa umumnya mengikuti jam kerja pemerintahan, yaitu pada hari kerja (Senin-Jumat). Namun, tugasnya tidak terbatas pada jam tersebut saja, terutama jika menyangkut pelayanan masyarakat.
Undang-undang yang melarang Kepala Desa merangkap jabatan, termasuk menjadi karyawan BUMN antara lain:
1.Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2.Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014 mengatur mengenai larangan bagi Kepala Desa.
Berdasarkan pasal tersebut, Kepala Desa dilarang:
Menjadi pengurus partai politik.
Merangkap jabatan dengan:
Ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
Jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
“Frasa “jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan” ini menafsirkan bahwa posisi sebagai karyawan BUMN termasuk dalam larangan rangkap jabatan, karena fungsi Kepala Desa membutuhkan fokus penuh waktu sebagai pelayan masyarakat desa,” ujar Abdi M. Rambe.
Selain Undang-undang Desa, peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 juga turut menegaskan larangan rangkap jabatan bagi Kepala Desa dan perangkat desa untuk menghindari konflik kepentingan.
“Dengan demikian, seorang Kepala Desa tidak diperbolehkan menjadi karyawan BUMN selama masa jabatannya,” pungkas Abdi M. Rambe.
Seorang Kepala Desa yang tidak pernah masuk kerja karena menjadi karyawan perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pemberhentian dari jabatannya. Hal ini karena jabatan Kepala Desa dilarang untuk dirangkap dengan pekerjaan lain, terutama yang mengganggu pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
(red)
