Plt. Sekjen Kemendagri Minta Pemda Fokus pada HET dan Potensi Harga yang Bergejolak

- Penulis

Selasa, 12 November 2024 - 01:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Spread the love

Plt. Sekjen Kemendagri Minta Pemda Fokus pada HET dan Potensi Harga yang Bergejolak

Jakarta / Antara news.id

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) fokus pada pengendalian Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai langkah strategis mengendalikan inflasi. Menurutnya, HET harus dikontrol secara optimal untuk menghindari fluktuasi harga yang terjadi dari minggu ke minggu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Nah, bagaimana ini bisa mengatasinya supaya kita tidak dari minggu ke minggu tidak ada perubahan,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Tomsi juga mengingatkan Pemda agar terus memantau harga-harga yang berpotensi bergejolak. Dengan langkah tersebut, Pemda dapat merespons secara cepat terhadap fluktuasi harga yang signifikan pada barang-barang kebutuhan pokok.

Berdasarkan laporan dari Perum Bulog, pemerintah mencatat masih adanya peluang komoditas seperti gabah di beberapa wilayah yang harganya bisa di bawah harga acuan. Penyerapan gabah di wilayah-wilayah tersebut diharapkan mampu menambah cadangan beras di Bulog, yang nantinya dapat digunakan untuk mengintervensi harga beras agar di tingkat konsumen tetap stabil.

Selain itu, harga bawang merah menunjukkan tren peningkatan meskipun masih dalam batas harga acuan. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap harga gula yang dilaporkan meningkat di beberapa daerah.

Baca Juga:  "Harmoni Ilmu dan Aksi: Kolaborasi UIN Sumatera Utara dan YCKI Wujudkan Transformasi Sosial"

Tomsi Tohir meminta agar pada pertemuan minggu berikutnya, dapat disampaikan laporan perkembangan terkait hasil intervensi, termasuk penurunan harga beras dan dampaknya terhadap cadangan pangan nasional.

“Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa menyampaikan kembali laporan update terkait dengan upaya mengendalikan harga beras di tingkat konsumen,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kenaikan inflasi secara year to date (Januari-Oktober 2024) sebesar 0,82 persen. Adapun komoditas seperti rokok kretek mesin, emas perhiasan, kopi bubuk, daging ayam ras, ikan segar, beras, dan bawang merah kerap memberikan andil inflasi terbesar pada rentang Januari-Oktober 2024. Sebaliknya, komoditas seperti tomat, cabai merah, telur ayam ras, dan cabai rawit kerap memberikan andil deflasi pada periode yang sama.

Dalam kesempatan itu, dibeberkan juga 10 provinsi dengan inflasi terendah, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan 10 provinsi dengan inflasi tertinggi yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Selawesi Utara, Bali, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.( Red)

Puspen Kemendagri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel antara-news.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Skandal Lahan PIC Menguak! Kades Sampali Mengaku Tak Pernah Dilibatkan, Kejati Sumut Diminta Turun Tangan
Black Out Pulau Sumatera, PP HIMMAH Demo PLN Tuntut Copot Dirut Darmawan Prasodjo
Masyarakat mengkritik tegas pembelaan Gubernur Bobby Nasution terhadap komunitas lari .
AMPP berunjuk rasa di Mabes Polri , tolak banding dan tuntut proses pidana Dedi Kurniawan. 
A-PPI Sumut Hardep angkat bicara Pemadaman Massal Sumbagut Rugikan Semua Kalangan, Kepala & Direktur harus Bertanggung Jawab
Sinergi Perkuat Pemberitaan Berkualitas, DPW APPI Sumatera Utara Silaturahmi ke Fraksi PDIP DPRD Kota Medan
Kapolres Bitung Dampingi Forkopimda Ikuti Panen Raya Jagung Serentak dan Launching Program Ketahanan Pangan Polri
Mora Harahap Resmi Kembalikan Berkas Caketum BM PAN 2026–2031
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 12:58 WIB

Skandal Lahan PIC Menguak! Kades Sampali Mengaku Tak Pernah Dilibatkan, Kejati Sumut Diminta Turun Tangan

Minggu, 31 Mei 2026 - 00:55 WIB

Masyarakat mengkritik tegas pembelaan Gubernur Bobby Nasution terhadap komunitas lari .

Selasa, 26 Mei 2026 - 15:00 WIB

AMPP berunjuk rasa di Mabes Polri , tolak banding dan tuntut proses pidana Dedi Kurniawan. 

Minggu, 24 Mei 2026 - 01:18 WIB

A-PPI Sumut Hardep angkat bicara Pemadaman Massal Sumbagut Rugikan Semua Kalangan, Kepala & Direktur harus Bertanggung Jawab

Selasa, 19 Mei 2026 - 05:04 WIB

Sinergi Perkuat Pemberitaan Berkualitas, DPW APPI Sumatera Utara Silaturahmi ke Fraksi PDIP DPRD Kota Medan

Berita Terbaru