Program Alsintan Kementan Diduga Jadi Ladang Korupsi, Bupati Deli Serdang Diminta Bertindak!
Deli Serdang, Sumatera Utara , 22 /08/2025 / antara news.id
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program pembagian alat dan mesin pertanian (alsintan) yang digadang-gadang Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendukung ketahanan pangan nasional, kini menjadi sorotan tajam. Alih-alih menyejahterakan petani, program ini justru diduga menjadi ladang bisnis dan keuntungan sepihak, serta membuka celah korupsi yang merugikan negara.
Pembagian alsintan, yang meliputi traktor, rotavator, transplanter, pompa air, dan combine harvester, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani. Namun, implementasinya di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, jauh dari harapan dan menuai kecaman.
Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang didesak untuk segera melakukan audit dan evaluasi terhadap brigade pangan di wilayahnya. Pasalnya, sejumlah wilayah seperti desa karang gading , paluh manan , paluh kuro , Kecamatan hamparan perak dan desa Pematang Lalang diduga menerima bantuan alsintan, seperti combine harvester dan traktor roda empat yang diduga kuat tidak bisa dioperasikan diwilayahnya .
“Kenapa dipaksakan? Kementan melalui dinas pertanian diduga menghambur-hamburkan uang negara, alat itu mahal dan akan menjadi besi tua dan sekarang juga tidak bisa digunakan didaerah mereka , ” ujar sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya.
Bukti di lapangan menunjukkan bahwa beberapa daerah di Deli Serdang yang menerima bantuan alsintan dari brigade pangan tidak dapat mengoperasikan alat tersebut secara maksimal. Kondisi sawah yang berlumpur terlalu dalam atau berupa lahan gambut membuat alsintan tidak berfungsi optimal. Akibatnya, uang negara terbuang sia-sia.
Selain itu, banyak brigade pangan yang dibentuk di Kabupaten Deli Serdang belum maksimal dalam mengelola 200 hektar lahan sawah yang menjadi target program.
Hasil sewa alat alsintan diduga kuat hanya dipergunakan oleh para pengurus brigade untuk kepentingan pribadi. Manipulasi pembukuan juga disinyalir marak terjadi, akibat kurangnya pengawasan dan audit berkala dari dinas pertanian.
“Tidak jarang hubungan kekerabatan dan kedekatan antara pengurus brigade dan dinas pertanian memuluskan aksi mereka dalam menjalankan praktik kotornya,” ungkap sumber tersebut.
Masyarakat Deli Serdang mendesak Bupati Asriludin Tambunan untuk segera memerintahkan Dinas Pertanian Deli Serdang mengevaluasi bantuan alsintan yang telah diberikan kepada brigade pangan. Evaluasi ini bertujuan untuk menyelamatkan keuangan negara yang berpotensi diselewengkan.
“Bupati harus segera memeriksa dan mengaudit brigade mana yang sudah menjalankan program pengolahan 200 ha sawah, jangan biarkan uang negara diselewengkan .” Pungkas nara sumber .
Skandal dugaan korupsi alsintan ini menjadi tamparan keras bagi Kementan dan pemerintah Kabupaten Deli Serdang .Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pertanian harus ditegakkan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani .( HD)
