Musda XI Golkar Sumut 2026 Diwarnai Kericuhan, Panitia dan Pihak yang Bersangkutan Harus Bertanggung Jawab Total
Medan, 02 Februari 2026 / antara news.id
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Hotel JW Marriott Medan pada Minggu (01/02/2026) sempat terganggu oleh insiden kericuhan yang sangat memprihatinkan. Sebelumnya, acara yang seharusnya menjadi ajang konsolidasi internal dan pemilihan kepemimpinan masa depan justru menunjukkan sisi yang sangat memalukan dari demokrasi internal partai.
Fakta Akurat Insiden
Insiden dimulai sekitar pukul 14.40 WIB di area pintu masuk hotel, kemudian meluas ke jalan raya sekitar lokasi seperti Jalan Yos Sudarso dan Jalan Putri Hijau. Dua kelompok massa yang mengenakan atribut partai Golkar terlihat saling berhadapan, bahkan ada yang melemparkan petasan dan membawa kayu serta bambu. Kericuhan juga terjadi di lobi hotel setelah menyebar dari area forum Musda.
Menurut Sekretaris Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Sumut Muhammad Asril, kericuhan tidak terjadi di dalam ruang sidang, namun muncul karena adanya individu yang bukan peserta atau peninjau resmi namun berusaha mengikuti jalannya sidang. Saat memasuki tahapan sidang paripurna, panitia meminta pihak luar untuk menyesuaikan diri, yang kemudian memicu gesekan. Situasi akhirnya dapat dikendalikan oleh aparat keamanan dalam waktu sekitar 10 menit, dan acara pun kembali berjalan hingga akhirnya Andar Amin Harahap terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Sumut periode 2025-2030 secara aklamasi. Sebanyak 144 personel kepolisian awalnya ditempatkan, dan kemudian ditambah dengan 47 personel Sabhara dan 30 personel Brimob Polda Sumut untuk antisipasi gangguan lanjutan.
Kritik yang Tegas
Kericuhan ini adalah sebuah kegagalan besar yang tidak bisa diterima dalam sebuah proses politik internal partai yang mengaku sebagai kekuatan politik besar di Indonesia. Panitia pelaksana Musda memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan keselamatan dan kelancaran acara, namun tampaknya ada kekurangan dalam pengelolaan akses masuk, pengamanan, serta antisipasi dinamika internal yang mungkin muncul. Menganggap kericuhan semacam ini sebagai “dinamika biasa” adalah sikap yang sangat meremehkan dan tidak bertanggung jawab, karena setiap bentuk kekerasan dan gangguan ketertiban adalah sebuah kegagalan yang harus dihindari dengan segala cara.
Selain itu, pihak-pihak yang menggerakkan massa untuk melakukan tindakan tidak terkontrol juga harus dipertanggungjawabkan secara tegas. Kader dan pendukung partai seharusnya mampu menyampaikan aspirasi dan perbedaan pendapat melalui mekanisme yang benar dan sesuai aturan, bukan dengan cara yang mengganggu ketertiban dan mengancam keselamatan orang lain.
Tanggung Jawab yang Harus Dipikul
1. Panitia Pelaksana Musda: Sebagai penyelenggara, panitia harus bertanggung jawab atas kekurangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengamanan, serta pengelolaan akses masuk yang tidak ketat. Mereka juga harus melakukan evaluasi mendalam dan memberikan klarifikasi yang transparan terkait insiden ini, termasuk mengambil langkah-langkah hukum jika ditemukan ada kelalaian atau kesalahan dalam penyelenggaraan.
2. Pihak yang Menggerakkan Massa: Individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas kericuhan harus diidentifikasi dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan partai dan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada kebijaksanaan atau pembiaran terhadap mereka yang menggunakan cara-cara tidak benar untuk mencapai tujuan.
3. Pimpinan Partai Golkar Sumut dan Pusat: Pimpinan partai juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses Musda berjalan dengan baik dan tidak terjadi gangguan. Mereka harus mengambil sikap tegas dan melakukan tindakan korektif agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.
Peran dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksana Musda
– Merencanakan dan Menyelenggarakan Acara: Menyusun jadwal, menentukan lokasi, menyusun anggaran, dan memastikan semua tahapan Musda berjalan sesuai dengan Aturan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
– Mengelola Akses dan Keamanan: Memastikan hanya peserta dan pihak yang berwenang yang dapat masuk ke area acara, serta menjaga ketertiban dan keselamatan semua peserta dan masyarakat sekitar.
– Memfasilitasi Proses Musyawarah dan Pemilihan: Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk jalannya musyawarah dan pemilihan kepemimpinan, serta memastikan proses tersebut berjalan secara adil, transparan, dan sesuai aturan.
– Mengkomunikasikan Informasi: Memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait pelaksanaan Musda kepada seluruh kader, pendukung, dan masyarakat.
– Menangani Masalah dan Konflik: Antisipasi dan menangani segala bentuk masalah atau konflik yang mungkin muncul selama pelaksanaan acara dengan cara yang tepat dan sesuai aturan.
Dalam kasus Musda Golkar Sumut kali ini, panitia jelas belum mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan maksimal, terutama dalam hal mengelola keamanan dan antisipasi konflik.
Partai Golkar sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia harus mampu memberikan contoh yang baik dalam menjalankan demokrasi internalnya. Kericuhan yang terjadi pada Musda Sumut ini adalah sebuah peringatan yang keras bahwa perlu ada perbaikan yang signifikan dalam tata kelola dan kultur politik internal partai. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali dan partai dapat belajar dari kesalahan yang telah terjadi. ( HD)
