Program Brigade Pangan Kementerian Pertanian Dikecam: Berkah atau Pemborosan?
Deli Serdang, Sumatera Utara/ antara news.id
Kementerian Pertanian (Kementan), bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), meluncurkan inisiatif ambisius untuk membentuk 1.755 brigade pangan, yang didukung oleh anggaran mencengangkan sebesar Rp 30 triliun. Setiap brigade, yang terdiri dari 15 pemuda-pemudi, ditugaskan untuk mengelola lahan seluas 200 hektar, semua demi meningkatkan ketahanan pangan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tujuan yang dinyatakan dari program Brigade Pangan Nasional patut dipuji: mengoptimalkan penggunaan lahan, meningkatkan produksi pangan, memberdayakan petani (terutama generasi muda) melalui praktik pertanian modern, mencapai swasembada pangan, menstabilkan ketersediaan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan pokok, khususnya beras, melalui penerapan teknologi pertanian yang tepat guna dan berkelanjutan.
Namun, tuduhan muncul bahwa pelaksanaan program ini jauh dari harapan, dengan tuduhan pemborosan dan salah alokasi sumber daya.
Sumber-sumber mengklaim bahwa pemerintah menghambur-hamburkan uang pembayar pajak dengan memberikan bantuan berlebihan berupa alat dan mesin pertanian (Alsintan) dan dukungan operasional (Opla). Jumlah Alsintan yang dialokasikan untuk setiap brigade dilaporkan tidak sebanding dengan luas lahan aktual yang diolah, yang menyebabkan inefisiensi dan kurangnya pemanfaatan.
Di Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang dan beberapa Kabupaten lain misalnya, beberapa brigade diduga menerima lebih dari satu mesin pemanen gabungan (combine harvester), beberapa traktor TR4, pompa air, traktor tangan, drone, dan peralatan lainnya.
Petani di Kabupaten Deli Serdang telah menyuarakan ketidakpuasan mereka, dengan menyatakan, “Pembentukan kelompok tani atau brigade ini oleh pemerintah tidak membawa manfaat bagi kami. Hanya segelintir orang di atas yang diuntungkan.”
Keluhan ini bukan tanpa dasar. Pembagian Alsintan secara gratis telah disalahartikan oleh beberapa penerima, dengan laporan tentang kelompok tani yang menjual peralatan tersebut untuk keuntungan pribadi. Bahkan ketika brigade mempertahankan Alsintan, petani mengklaim bahwa manfaatnya tidak menetes ke bawah, karena biaya panen dan pengolahan lahan tetap tinggi.
Selain itu, ada tuduhan bahwa beberapa brigade, yang dianggap tidak cocok untuk menerima Alsintan dan traktor TR4 , karena karakter lahan pertanian nya ( lahan gambut / lumpur tebal ) tidak bisa di masukkan alat pemanen seperti mesin Combine harvester dan traktor Tr 4 terkesan dipaksakan untuk bisa menerima bantuan tersebut , ada dugaan pembagian alat alsintan tidak selektif dilakukan oleh Dinas Pertanian setempat .
Para kritikus menyerukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses distribusi Alsintan, yang mereka yakini menguras dana negara.
Sambil mengakui keberhasilan Menteri di masa lalu dalam mendukung ketahanan pangan, mereka mendesaknya untuk menilai kembali alokasi Alsintan yang berlebihan dan diduga salah sasaran. Sebaliknya, mereka mengusulkan untuk mengalihkan sumber daya untuk memberikan diskon yang lebih signifikan pada pupuk bersubsidi dan meningkatkan kuota untuk benih unggul berkualitas tinggi.
Apakah program Brigade Pangan merupakan upaya tulus untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, atau hanya contoh lain dari pemborosan dan salah urus pemerintah? Jawabannya, tampaknya, terletak pada penyelidikan yang transparan dan tidak memihak terhadap pelaksanaan dan dampak program tersebut.( HD)
