Peresmian Layanan Bersama Kemenkeu Satu di Bandara Kualanamu: Satu Pintu Pelayanan Pajak dan Bea Cukai

Peresmian Layanan Bersama Kemenkeu Satu di Bandara Kualanamu: Satu Pintu Pelayanan Pajak dan Bea Cukai

Spread the love

Peresmian Layanan Bersama Kemenkeu Satu di Bandara Kualanamu: Satu Pintu Pelayanan Pajak dan Bea Cukai

 

Deli Serdang, 1 Juni2025 / antara news.id

Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, hari ini meresmikan Layanan Bersama Kemenkeu Satu di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara. Layanan ini mencakup VAT Refund(Pengembalian PPN untuk Turis Asing) dan Customs Counter(Layanan Kepabeanan) yang terintegrasi dalam satu titik layanan terpadu.

Layanan Bersama Kemenkeu Satu merupakan wujud sinergi antar unit dibawah Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan efisien.

Dengan peresmian layanan bersama ini, kami berharap masyarakat, terutama wisatawan mancanegara dan pengguna jasa bandara, dapat lebih mudah mengakses informasi dan layanan terkait perpajakan serta kepabeanan dalam satu tempat,”ujar Suahasil Nazara dalam sambutannya.

Bandara Kualanamu dipilih sebagai lokasi strategis karena menjadi salah satu pintu gerbang utama masuk dan keluarnya orang dan barang dari dan ke wilayah Sumatera serta internasional. Kehadiran Layanan Bersama Kemenkeu Satu ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, kepastian, dan kepatuhan dalam pelayanan fiskal dan kepabeanan di lingkungan bandara.

Layanan VAT Refundakan memfasilitasi wisatawan asing untuk mendapatkan kembali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang belanjaannya di Indonesia, sementara Customs Counter memberikan kemudahan layanan informasi dan pemeriksaan kepabeanan bagi pelaku perjalanan salah satunya yaitu Pelayanan SPMB(Surat Persetujuan Membawa Barang)atau Formulir BC 3.4 yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku perjalanan yang akan keluar negeri.

Dengan semangat Kemenkeu Satu, integrasi layanan ini menjadi langkah nyata Kementerian Keuangan dalam mewujudkan pelayanan publik yang makin terkoordinasi, modern, dan berorientasi pada pengguna layanan.(Red)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *